Jaksa Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Irigasi Dompu
Dompu, Nusa Tenggara Barat — Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu resmi meningkatkan status hukum penyidikan kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi slot bonus 100 irigasi Sori Paranggi menjadi penetapan tersangka. Keputusan ini diambil setelah penyidik menemukan bukti sah yang cukup untuk menjerat tiga individu yang diduga berperan dalam penyimpangan anggaran proyek tersebut. Penetapan tersangka ini menjadi langkah penting dalam proses hukum kasus yang telah menarik perhatian publik di wilayah Dompu.
Kronologi Penetapan Tersangka
Rabu malam (7 Januari 2026), Kejari Dompu slot server kamboja secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi daerah irigasi Sori Paranggi. Ketiga tersangka langsung di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Dompu untuk masa penahanan 20 hari ke depan sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut.
Kasi Intelijen Kejari Dompu, Eko Joni Waluyo, menyampaikan bahwa penyidik sudah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sehingga dapat menaikkan status perkara ini ke tahap penetapan tersangka. Ketiganya kini berstatus terdakwa dalam penyidikan yang di pimpin oleh tim jaksa penuntut umum.
Identitas dan Peran Tersangka
Identitas ketiga tersangka di sebut berdasarkan inisial slot777 mereka, yaitu AM, AB, dan AS. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam dugaan penyimpangan proyek:
-
AM berperan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan. Ia menggunakan atau meminjam legalitas perusahaan CV Moris Diak untuk melaksanakan pekerjaan proyek, meskipun bukti keterlibatan perusahaan dalam proses tender menjadi sorotan.
-
AB merupakan direktur dari CV Moris Diak. Dalam kasus ini, AB di tuduh meminjamkan legalitas perusahaannya kepada AM sehingga dapat memenuhi syarat administrasi pada proses lelang atau tender proyek.
-
AS bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus pejabat yang menandatangani kontrak proyek irigasi tersebut pada 27 Oktober 2020, dengan nilai pagu anggaran mencapai lebih dari Rp2,1 miliar. Perannya sebagai penandatangan kontrak membuat ia menjadi bagian sentral dalam proses pengadaan pekerjaan.
Dugaan Kerugian Negara
Tim penyidik juga mengungkap hasil audit resmi dari Inspektorat Provinsi NTB yang menunjukkan adanya kerugian keuangan negara akibat proyek ini. Total kerugian di taksir mencapai sekitar Rp638 juta, berdasarkan perhitungan audit yang menjadi dasar kuat bagi kejaksaan untuk melanjutkan proses penetapan tersangka.
Penetapan tersangka dalam kasus ini menunjukkan langkah tegas aparat penegak hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya di peruntukkan bagi pembangunan infrastruktur vital, seperti saluran irigasi. Irigasi Sori Paranggi sendiri berperan penting dalam mendukung sektor pertanian di Dompu, sehingga penyimpangan anggarannya berdampak luas bagi masyarakat setempat.
Dasar Hukum yang Dikenakan
Ketiga tersangka di jerat dengan sejumlah pasal penting slot depo 10k dari undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi dan hukum pidana umum. Dakwaan terhadap mereka mencakup pasal-pasal yang merujuk pada korupsi, manipulasi administrasi, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek. Pasal yang digunakan antara lain Pasal 603 juncto Pasal 604 dan Pasal 20c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Reaksi Masyarakat dan Langkah Selanjutnya
Penetapan tersangka ini memicu respons beragam dari masyarakat dan pihak pengamat antikorupsi. Banyak yang melihat langkah Kejari Dompu sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi di sektor proyek publik. Mereka menilai proses hukum harus berjalan transparan dan adil, serta menjadi pelajaran bagi instansi pemerintah dan kontraktor yang terlibat dalam pengadaan proyek.
Proses selanjutnya akan mencakup penyidikan lanjutan, gelar perkara, dan kemungkinan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi apabila bukti semakin kuat. Publik berharap proses hukum ini dapat memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan mencegah kasus serupa di masa mendatang.