Komisi III Luruskan Isu Penyadapan di RKUHAP
Dalam beberapa pekan terakhir, isu krusial terkait penyadapan dan penyitaan kembali mencuat di publik jelang pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Komisi III DPR RI sebagai salah satu motor pembahasan RKUHAP pun angkat bicara tegas untuk meluruskan sejumlah kesalahpahaman yang berkembang.
Apa Sebenarnya Isu yang Beredar?
Isu utama bermula dari kekhawatira publik dan sejumlah pihak bahwa penyadapan akan di gagalkan secara luas dalam RKUHAP revisi. Pro kontra makin menguat setelah draft awal RKUHAP menyertakan pasal pasal mengenai upaya paksa, termasuk penyadapan dan penyitaan.
Di satu sisi, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) secara vokal menyatakan penolakan mereka terhadap pengaturan penyadapan dalam RKUHAP. Mereka menilai potensi penyalahgunaan penyadapan sangat tinggi jika tidak di sertai mekanisme pengawasan ketat. Selain itu, Peradi menyarankan agar penyadapan di keluarkan sama sekali dari RKUHAP karena sejatinya sudah di atur dalam undang undang sektoral seperti UU Tipikor. UU Narkotika, dan UU Kepolisian.
Publik juga mempertanyakan keleluasaan penyitaan tanpa izin pengadilan dalam pasar RKUHAP. Terutama terkait frasa “sangat perlu dan mendesak” yang di anggap masih terlalu kabur dan berpotensi di salahgunakan.
Baca Juga: 17 Tahun Bersama, Marissa Anita Resmi Gugat Cerai Suami
Klarifikasi Komisi III: Apa Responsnya?
Sebagai respons, Komisi III DPR yang di pimpin oleh Habiburokhman menegaskan beberap point penting:
- Pengadapan Tidak Masuk RKUHAP
Habiburokhman menyatakan bahwa dalam kesepakatan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah, telah di putuskan bahwa seluruh regulasi penyadapan akan di susun dalam undang undang khusus, bukan dalam KUHAP baru. - Proses UU Khusus Penyadapan Lebih Penting
Menurut Komisi III, pembahasan undang undang khusus untuk penyadapan akan melalui sejumlah tahapan, termasuk uji publik dan partisipasi masyarakat, agar transparansi dan akuntabilitasnya kuat. Usulan ini sekaligus merespons kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. - Penyitaan Butuh Definisi yang jelas
Terkait penyitaan, Komisi III mengaku bahwa dalam RKUHAP ada pasal yang memberi wewenang penyidik untuk menyira barang barang tanpa izin pengadilan dalam kondisi “sangat perlu dan mendesak.” Namun, banyak pakar dan LSM menyoroti bahwa frasa ini masih terlalu abstrak dan berisiko di salahgunakan. Sebagai langkah perbaikan, Komisi III merekomendasikan definisi objektif untuk “keadaan mendesak” dan penempatan izin penyitaan tetap di tangan hukum pemeriksa pendahuluan. - Penguatan Pengawasan Alat Bukti Elektronik
Dalam dokumen analisis strategis Komisi III, juga di sebutkan kebutuhan memperkuat aturan alat bukti elektronik. RKUHAP di harapkan bisa memberikan kepastian hukum formil dan materil terhadap penggunaan alat bukti elektronik agar pengadilan dapat menanganinya secara konsisten dan adil.
Mengapa Klarifikasi Ini Penting
Klarifikasi Komisi III sangat krusial di tengah gejolak publik. Tanpa kejelasan, masyarakat bisa salah paham dan merasa bahwa RKUHAP akan melemahkan hak privasi atau memberikan “kebebasan total” bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan penyadapan dan penyitaan sewenang wenang.
Dengan menyatakan bahwa penyadapan akan di atur terpisah melalui undang undang khusus, Komisi III menunjukkan komitmenya untuk menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak sipil. Dengan demikian pula, rekomendasi untuk memperjelas kriteria penyitaan dan pengawasan oleh hakim pendahuluan mencerminkan upaya menjaga prinsip due process.
Kesimpulan
Menjelang pengesahan RKUHAP, isu penyitaanmemang menjadi sorotan utama. Komisi III DPR berupaya meluruskan kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa:
- Penyadapan tidak akan masuk dalam RKUHAP, melainkan akan di atur dalam UU Khusus.
- Proses pembahasan undang undang penyadapan akan melibatkan partisipasi masyarakat dan uji publik.
- Dalam hal Penyitaan, definisi “keadaan mendesak” perlu di perjelas dan izin tetap melalui hakim pendahuluan.
Dengan langkah ini. Komisi III berharap bahwa RKUHAP yang akan di sahkan benar benar menjadi instrumen hukum yang progresif dan adil. Tidak sekedar menegakkan hukum. Tetapi juga melindungi hak asasi warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan.